Birokrasi adalah elemen penting dalam negara karena berfungsi sebagai pelaksana kebijakan demi tercapainya tujuan pemerintahan, namun, pasca reformasi, birokrasi di Indonesia kerap mendapat kritikan karena dianggap terlalu besar secara struktur, membebani anggaran negara, rendahnya kinerja pegawai, dan prosedurnya yang rumit. Untuk mengatasi hal ini, reformasi birokrasi diimplementasikan sebagai proses transformasi menuju birokrasi yang profesional, adaptif, berintegritas, bebas KKN, dan akuntabel dengan harapan dapat menghasilkan perubahan sistem pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Birokrasi diarahkan melalui Road Map Reformasi Birokrasi yang sampai saat ini masih ditemui beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti penempatan pegawai yang kurang sesuai dan lambatnya pengisian jabatan kosong. Sekretariat Daerah, sebagai perangkat daerah tertinggi dalam struktur kelembagaan, dituntut untuk terus melakukan optimalisasi tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi kelembagaan yang menjadi instrumen penting penataan organisasi agar struktur dan fungsi organisasi dapat dipastikan mampu berjalan secara efektif, efisien, dan dinamis sesuai tuntutan perubahan beban kerja, visi, dan misi daerah.

Perbaikan birokrasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang optimal. Evaluasi kelembagaan yang tepat perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi masalah dan memastikan upaya reformasi birokrasi berjalan efektif dalam mendukung aspirasi masyarakat dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.

Penulis :  Dessy Sandra Wasito | Adam Idris | Daryono

Editor :  Darmawan Edi Winoto, S.Pd. M.Pd.

Halaman Buku : 70

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp. 44.000