Buku ini mengkaji secara kritis problematika tata kelola pemerintahan di Indonesia dengan menyoroti isu maladministrasi, korupsi, serta lemahnya akuntabilitas birokrasi. Berangkat dari kerangka teoritis good governance, New Public Management, dan dekonstruksi birokrasi ala Derrida, analisis ini menunjukkan bahwa masalah tata kelola bukan sekadar teknis, melainkan struktural dan sistemik. Desentralisasi yang diharapkan membawa demokratisasi justru kerap melahirkan dominasi oligarki lokal dan praktik rente, sementara instrumen akuntabilitas seperti LAKIP sering kali hanya bersifat formalitas tanpa substansi.

Melalui studi kasus di sektor layanan publik, pengadaan barang/jasa, hingga praktik akuntabilitas kinerja, tulisan ini mengungkap kesenjangan besar antara regulasi dan realitas di lapangan. Advokasi publik ditawarkan sebagai strategi penting untuk memperkuat pengawasan, mendorong digitalisasi layanan, dan membangun budaya integritas birokrasi. Pada saat yang sama, paradigma collaborative governance dan jaringan kemitraan lintas sektor dipandang sebagai jalan menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif. Dengan demikian, tulisan ini tidak hanya merefleksikan krisis kepercayaan publik terhadap birokrasi, tetapi juga membuka ruang solusi melalui reformasi kelembagaan yang berakar pada partisipasi, etika, dan kolaborasi.

Penulis :  Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP | Nizhamul SE, MM | Syafrial Pasha, S.S

Editor :  Dr. Rd. Ahmad Buchari, S.IP., M.Si

Halaman Buku : 167

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp. 64.000