Buku ini merangkum beragam tema yang saling terhubung tentang bagaimana desentralisasi membentuk wajah demokrasi lokal di Indonesia. Para penulis membahas desentralisasi sebagai instrumen untuk mendekatkan negara kepada warga, memperluas ruang partisipasi, dan menghadirkan tata kelola yang lebih responsif. Namun, mereka juga menunjukkan sisi problematiknya: ketimpangan fiskal, tumpang tindih kewenangan, penguatan elite lokal, serta risiko korupsi. Dalam perspektif teori dan praktik, tulisan-tulisan ini menegaskan bahwa keberhasilan otonomi daerah sangat bergantung pada kapasitas institusi lokal, kejelasan pembagian kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas yang efektif di tingkat daerah.

Tema penting lain yang mengemuka adalah etika administrasi, akuntabilitas publik, dan pelayanan berbasis warga. Desentralisasi hanya bermakna ketika birokrasi menjunjung integritas, transparansi, dan keadilan—bukan sekadar memindahkan kewenangan. Karena itu, konsep good (local) governance, desentralisasi fiskal yang bertanggung jawab, dan partisipasi warga dalam perencanaan hingga pengawasan kebijakan menjadi penopang utama. Sejumlah bab mengulas praktik partisipasi publik, penguatan pengawasan sosial, hingga dinamika politik lokal—termasuk isu pemekaran wilayah—yang sering kali memunculkan ketegangan antara aspirasi daerah, kepentingan politik, dan tata kelola yang ideal.

Buku ini juga menyoroti tantangan baru di era digital: e-government, big data, kecerdasan buatan, dan kesenjangan literasi digital. Transformasi ini membuka peluang peningkatan transparansi dan efisiensi, tetapi sekaligus menghadirkan persoalan etika, privasi data, dan ketimpangan akses. Diskusi diperkuat dengan contoh kebijakan konkret—mulai dari pelayanan publik hingga program sosial seperti makan bergizi gratis—untuk menunjukkan bagaimana kebijakan nasional harus diterjemahkan sesuai konteks lokal, terutama di wilayah kepulauan. Pada akhirnya, seluruh tulisan dalam buku ini berpadu dalam satu pesan kunci: desentralisasi hanya akan benar-benar memperkuat demokrasi lokal bila disertai partisipasi warga, etika publik yang kuat, kolaborasi multi-aktor, dan birokrasi yang adaptif, inklusif, serta akuntabel.

Penulis:  Prof. Dr. Abdul. Halil Hi Ibrahim, M.Si | Dr. Darwin Abd Radjak, S.Sos., M.AP | M.Rusdy Namsa S.IP., M.Si | Ekklesia Hulahi S.IP., M.IP | Rasid Pora S.IP., M.IP | Ali Lating S.IP.M.A | Bakri La Suhu S.IP., M.A

Editor:  Ali Lating S.IP M.A & Rasid Pora. S.IP.M.IP

Halaman buku: 172

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 64.000