Tata kelola pertambangan di Indonesia senantiasa berada di pusaran konflik yang rumit antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan urgensi pelestarian ekologi jangka panjang. Di tengah transisi global menuju energi hijau, sektor ekstraktif kita justru kerap tersandera oleh patologi birokrasi, tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah, hingga maraknya praktik korupsi perizinan. Buku monograf ini hadir untuk membedah secara tajam dialektika yang penuh ketegangan antara instrumen hukum administrasi dan hukum pidana dalam merespons karut-marut tersebut.

Selama ini, penegakan hukum di sektor sumber daya alam sering kali terjebak pada pendekatan represif yang memicu fenomena kriminalisasi kebijakan. Hal ini melumpuhkan keberanian dan inovasi penyelenggara negara, namun ironisnya sering kali gagal memulihkan kerusakan lingkungan secara nyata. Melalui analisis doktrinal yang mendalam dan pembedahan studi kasus yang komprehensif, penulis mengurai batas demarkasi antara kesalahan jabatan dan kesalahan pribadi. Buku ini secara kritis mengevaluasi efektivitas sanksi administratif versus sanksi pidana, serta menawarkan rekonstruksi doktrin ultimum remedium sebagai jalan tengah yang paling rasional. Penulis berargumen kuat bahwa hukum pidana harus dikembalikan pada khitahnya sebagai senjata pamungkas, sementara pendekatan restoratif mutlak dikedepankan.

Diperkaya dengan analisis komprehensif terhadap regulasi terbaru seperti Undang-Undang Cipta Kerja, sistem perizinan OSS-RBA, dan Kebijakan Satu Peta, karya akademis ini merumuskan cetak biru tata kelola pertambangan masa depan yang berintegritas. Buku ini merupakan referensi otoritatif yang wajib dibaca bagi akademisi, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pelaku industri yang mendambakan kedaulatan sumber daya alam Indonesia yang berkelanjutan.

Penulis :  Dr. Oheo Kaimuddin Haris,S.H.,LL.M.,M.Sc

Halaman buku: 339

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 98.000