Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara tidak hanya menghadirkan perubahan besar dalam arah pembangunan nasional, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam tata kelola pertanahan di wilayah sekitar kawasan inti pembangunan. Perubahan status wilayah ini memunculkan konsekuensi administratif, hukum, sosial, dan ekonomi yang sangat kompleks, terutama dalam pelayanan pertanahan dan pengendalian peralihan hak atas tanah. Buku Dinamika Tata Kelola Pertanahan di Kawasan Penyangga Ibu Kota Negara (IKN) hadir untuk memotret secara mendalam bagaimana negara, birokrasi, dan masyarakat berhadapan dengan perubahan tata kelola tersebut dalam praktik sehari hari.
Buku ini menguraikan bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2020 dijalankan oleh berbagai aktor kebijakan seperti Otorita Ibu Kota Nusantara, Badan Pertanahan Nasional, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, hingga masyarakat sebagai penerima layanan. Buku ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengendalian pertanahan di kawasan penyangga IKN bukan sekadar persoalan administratif, melainkan bagian dari proses transformasi tata kelola ruang yang memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung. Di satu sisi pemerintah berupaya menjaga tertib penguasaan tanah dan mencegah spekulasi lahan melalui pembatasan pelayanan tertentu. Namun di sisi lain masyarakat menghadapi kenyataan baru berupa prosedur pelayanan yang lebih panjang, meningkatnya ketergantungan pada koordinasi antarinstansi, serta munculnya ketidakpastian dalam pengurusan hak atas tanah. Dalam situasi tersebut aparatur pemerintah berada pada posisi yang dilematis karena harus menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus tetap memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Dengan memadukan analisis kebijakan publik, pelayanan pertanahan, dan dinamika birokrasi lokal, buku ini menawarkan gambaran komprehensif mengenai tantangan tata kelola pertanahan di kawasan penyangga IKN. Buku ini tidak hanya relevan bagi akademisi dan mahasiswa di bidang administrasi publik, hukum pertanahan, dan kebijakan publik, tetapi juga penting bagi pemerintah daerah, praktisi pertanahan, serta seluruh pihak yang ingin memahami bagaimana pembangunan IKN mengubah hubungan antara negara, ruang, dan masyarakat di tingkat lokal.
Penulis : Decky | Muhammad Noor | Santi Rande
Editor : Muhammad Risal
Halaman buku: 123
DOWNLOAD
PRE-ORDER | Rp 54.000
