Dalam perspektif politik, pemerintahan itu adalah hasil akhir yang diciptakan dan di desain melalui proses politik. untuk mewujudkan cita cita, harapan, maksud dan tujuan, maka proses politik bergulir dan di desain dalam wujud gagasan, sampai dengan gagasan itu menjadi produk kebijakan. Pemerintahan dilahirkan untuk menjadi instrument utama dalam rangka mewujudkan desain dan gagasan politik. Akan tetapi didalam suatu negara, keleluasaan atas kewenangan serta kekuasaan yang diberikan kepada aktor politik melalui mandat rakyat, secara bersamaan di batasi. Hal tersebut dilakukan agar dapat mencegah terjadinya upaya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh para aktor politik, baik secara hukum maupun Etika serta moralitasnya.

Birokrasi pemerintahan sebagai instrument utama dalam mewujudkan tujuan politik negara, baik pada aspek pelayanan dasar, sampai dengan hajat hidup dan keselamatan warga negaranya menjadi urusan birokrasi, dengan kata lain seluruh kebijakan negara pasti melalui proses birokrasi. Tidak jarang ditemukan banyak pelanggaran hukum maupun etika terjadi, sehingga banyak hal menjadi patologi birokrasi yang akan semakin membuat penderitaan bagi rakyat.

Oleh karenanya buku Menelisik Etika Birokrasi Pemerintahan Indonesia yang dituliskan oleh kami, dapat memberikan pandangan-pandangan etiks, baik secara normative, gambaran studi kasus, dan juga pendekatan teori. harapannya tulisan ini dapat memberikan rambu-rambu yang sesuai, dan dapat diterapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kaitannya dengan etika, dan karakteristek ideal birokrasi dalam pelayanan public, serta dapat berguna saat ini dan di masa yang akan datang.

Penulis :  Dr. Saprudin, S.IP, M.Tr.I.P & Tony Akbar Hasibuan, SH, MH

Editor: Taufik, S.Pd

Halaman buku: 148

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 60.000