Perubahan iklim bukan lagi wacana. Suhu bumi sudah naik 1,2°C sejak era pra-industri, dan Indonesia sebagai negara kepulauan rentan, menghadapi ancaman naiknya permukaan laut, gagal panen, hingga gelombang panas ekstrem. Di tengah krisis ini, dunia sepakat pada target Net Zero Emission (NZE) 2050 melalui Paris Agreement. Indonesia ikut berkomitmen mencapai NZE paling lambat 2060 atau lebih cepat, melalui dokumen Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 dan target 75% penurunan emisi pada 2030 melalui Enhanced NDC.Pertanyaannya: bisakah Indonesia lepas dari ketergantungan batu bara dan minyak, lalu beralih ke energi baru terbarukan (EBT) dalam waktu 35 tahun? Jawabannya sangat tergantung pada satu faktor kunci: hukum dan kebijakan.
Buku Aspek Hukum Energi Baru dan Terbarukan: Tinjauan Arah Kebijakan Menuju Net Zero Emission hadir untuk membedah secara komprehensif bagaimana kerangka hukum Indonesia saat ini mendukung, menghambat, atau perlu direformasi agar transisi energi bisa berjalan cepat, adil, dan pasti secara hukum. Buku ini ditujukan untuk pembuat kebijakan, praktisi hukum energi, investor EBT, akademisi, dan mahasiswa hukum, ekonomi, serta teknik.
Transisi ke EBT bukan hanya soal teknologi. Panel surya, turbin angin, baterai, dan hidrogen hijau sudah tersedia. Hambatan terbesar justru berada di ranah regulasi: perizinan yang berlapis, tumpang tindih kewenangan pusat-daerah, ketidakpastian harga beli listrik, sengketa lahan, hingga minimnya insentif fiskal yang menarik investor. Tanpa kepastian hukum, investor enggan masuk. Tanpa aturan yang jelas, proyek EBT macet di tengah jalan. Tanpa mekanisme yang adil, masyarakat lokal justru menolak pembangkit EBT karena merasa dirugikan. Buku ini berangkat dari premis: hukum
adalah infrastruktur tak kasat mata yang menentukan cepat atau lambatnya Indonesia
mencapai NZE.
Indonesia punya modal besar untuk jadi pemimpin EBT di Asia Tenggara: matahari sepanjang tahun, angin di Selat Sunda, panas bumi di sepanjang Ring of Fire, dan nikel untuk baterai. Tapi modal itu tidak akan bergerak tanpa mesin hukum yang bekerja.
Buku Aspek Hukum Energi Baru dan Terbarukan: Tinjauan Arah Kebijakan Menuju Net Zero Emission adalah peta jalan hukum untuk menghidupkan potensi itu. Tujuannya sederhana: memastikan bahwa ketika Indonesia mengucapkan janji NZE 2060, janji itu punya gigi hukum, bukan hanya slogan.
Dengan regulasi yang tepat, 2035 bukan lagi sekadar target di atas kertas. la bisa jadi titik balik di mana Indonesia benar-benar mulai lepas dari batu bara dan melaju menuju energi bersih. Dan hukum adalah kunci kontaknya.
Penulis: Dr. Mustafa,. SE,. SH., MM., CLAP
Halaman buku: 331
DOWNLOAD
PRE-ORDER | Rp 96.000
