//Hukum Pidana Di Titik Nada Hukum: Resonansi Dinamis dengan Rezim Hukum Lainnya

Hukum Pidana Di Titik Nada Hukum: Resonansi Dinamis dengan Rezim Hukum Lainnya

Hukum pidana terus berkembang seiring perubahan masyarakat, teknologi, lingkungan, dan aktivitas ekonomi. Buku Hukum Pidana di Titik Nada Hukum: Resonansi Dinamis dengan Rezim Hukum Lainnya menghimpun sembilan kajian yang memperlihatkan keterkaitan hukum pidana dengan berbagai rezim hukum. Melalui keragaman perspektif tersebut, buku ini mengajak pembaca memahami pembaruan hukum pidana sebagai upaya menyeimbangkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan perlindungan hak.

Pembahasan diawali dengan hermeneutika hukum pidana sebagai pendekatan untuk memahami makna norma dan menerapkannya pada peristiwa konkret dengan tetap memperhatikan asas legalitas. Hubungan hukum negara dengan hukum yang hidup dalam masyarakat ditelaah melalui praktik sanksi adat masyarakat Sendi, termasuk persoalan pengakuan dan kedudukannya dalam sistem hukum pidana nasional. Pada ranah korporasi, Deferred Prosecution Agreement (DPA) dikaji sebagai mekanisme penuntutan yang berorientasi pada pemulihan kerugian, penguatan kepatuhan, dan perbaikan tata kelola perusahaan.

Perhatian terhadap pemulihan juga tercermin dalam kajian perlindungan ekosistem mangrove di Jawa Timur yang menghubungkan sanksi administratif dan pidana dengan pemulihan ekologis. Kepentingan korban dibahas melalui Victim Impact Statement (VIS) dalam perspektif teori kontrak sosial Jean-Jacques Rousseau, dengan menekankan kebutuhan pengaturan prosedural agar suara korban memperoleh tempat dalam proses peradilan secara seimbang. Sementara itu, perkembangan metaverse menghadirkan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum bersama dan regulasi berbasis risiko untuk melindungi pengguna dalam ekosistem digital yang melibatkan banyak aktor.

Buku ini turut menelaah keadilan restoratif beserta manfaat dan risiko penerapannya, termasuk ketimpangan relasi kuasa dan komersialisasi penyelesaian perkara. Dalam pengelolaan investasi negara, integrasi hukum administrasi, hukum korporasi, dan hukum pidana ditawarkan untuk membedakan risiko bisnis yang sah dari penyalahgunaan kewenangan. Pembahasan ditutup dengan persoalan diskresi kepolisian dan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan dengan prinsip negara hukum.

Melalui rangkaian kajian tersebut, bunga rampai ini memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana menuntut pemahaman atas hubungan antarrezim hukum, kepentingan para pihak, dan akibat nyata penegakan hukum. Buku ini menjadi bahan refleksi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, penegak hukum, dan pembentuk kebijakan untuk mengembangkan hukum pidana yang responsif terhadap perubahan serta mampu melindungi, mencegah, dan memulihkan.

Penulis:  Rendy Airlangga, S.H., M.H. | Dr. Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. | Dr. Rocmad Dwi Riwayanto, S.H., M.H. | Eny Sulistyowati, S.H., M.H. | Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H. | Apriliani Kusumawati, S.H., M.H. | Vita Mahardhika, S.H., M.H. | Lolita Fitriyana, S.H., M.H. | Muh. Ali Masnun, S.H., M.H. | Izat Rolibi Putra Amin, S.H., M.H.

Editor  : Dr. Rocmad Dwi Riwayanto, S.H., M.H. & Apriliani Kusumawati, S.H., M.H.

Halaman buku: 272

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp 84.000