Bab I membahas konsep dasar sosiologi pemerintahan yang menyoroti hubungan timbal balik antara struktur sosial dan sistem pemerintahan. Kajian ini menguraikan definisi, manfaat, ruang lingkup, serta urgensi sosiologi pemerintahan dalam memahami dinamika kekuasaan, legitimasi, partisipasi publik, dan pengaruh nilai-nilai sosial terhadap kebijakan negara. Berbagai pemikiran tokoh seperti Soerjono Soekanto, Max Weber, Anthony Giddens, dan Jürgen Habermas dipaparkan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan bukan sekadar entitas administratif, melainkan produk interaksi sosial yang kompleks. Dengan demikian, sosiologi pemerintahan menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk membangun tata kelola negara yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial.
Bab II membahas pemerintah, kekuasaan, dan birokrasi sebagai elemen penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pemerintah dipahami sebagai institusi sosial yang berfungsi mengatur kehidupan bersama, menjaga solidaritas, serta menyediakan layanan publik. Kekuasaan dan kewenangan dijelaskan melalui perspektif historis, filosofis, dan konstitusional yang menekankan legitimasi, keadilan, serta hubungan erat dengan budaya lokal. Sementara itu, birokrasi dipaparkan sebagai instrumen administratif yang berkembang dari masa klasik hingga era digital, yang terus beradaptasi terhadap dinamika globalisasi dan teknologi untuk mewujudkan tata kelola yang efektif dan akuntabel.
Bab III membahas dinamika kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan melalui keterkaitan antara interaksi sosial, struktur kekuasaan, dan legitimasi sebagai fondasi utama tata kelola negara. Interaksi sosial dipahami sebagai hubungan dinamis antara individu, kelompok, dan institusi yang membentuk proses perumusan kebijakan melalui komunikasi, negosiasi, dan kompromi yang dipengaruhi oleh budaya, politik, teknologi, serta nilai-nilai lokal. Sementara itu, struktur kekuasaan dipaparkan sebagai sistem pembagian wewenang antar lembaga negara yang memerlukan legitimasi publik melalui pemilu, partisipasi masyarakat, transparansi, dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, bab ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan dalam pemerintahan merupakan proses kompleks yang tidak hanya teknis-administratif, tetapi juga menuntut sinergi antara interaksi sosial yang inklusif dan struktur kekuasaan yang legitimate agar tercipta pemerintahan yang efektif, demokratis, dan dipercaya publik.
Bab IV membahas keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dengan menekankan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara yang membentuk dasar sistem politik. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, sementara masyarakat berperan aktif melalui partisipasi politik, kritik publik, dan tuntutan transparansi. Dinamika ini hadir dalam berbagai bentuk di tingkat global, mulai dari demokrasi liberal yang menonjolkan kolaborasi hingga rezim otoritarian yang membatasi ruang partisipasi publik. Dengan demikian, partisipasi masyarakat menjadi fondasi penting bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
Bab V membahas dinamika perubahan sosial dalam sistem pemerintahan yang mencakup pergeseran struktural maupun kultural dari masa kerajaan hingga era negara modern. Perubahan ini tampak dalam transisi dari monarki absolut ke demokrasi, proses dekolonisasi, hingga tantangan globalisasi yang menuntut adaptasi kebijakan dan fungsi pemerintahan. Transformasi sosial dan reformasi pemerintahan berjalan beriringan, di mana perubahan struktural memerlukan reformasi sosial untuk mengurangi dampak negatifnya dan menciptakan sistem yang lebih adil serta inklusif. Pada akhirnya, keberhasilan perubahan sosial dalam pemerintahan sangat ditentukan oleh kepemimpinan visioner, partisipasi masyarakat, serta kemampuan negara menyeimbangkan kebutuhan lokal dan global.
Penulis : Muhammad Nasyirudin
Halaman Buku : 124
DOWNLOAD
PRE-ORDER | Rp. 54.000
