Dalam sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah, pengawasan DPRD memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan (checks and balances) dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Buku ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana fungsi pengawasan DPRD dapat dioptimalkan untuk memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan publik. Tidak jarang, pengawasan masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Dalam konteks good governance, fungsi pengawasan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar kontrol administratif. Sehingga optimalisasi fungsi tersebut berarti memperkuat kapasitas lembaga DPRD agar mampu melakukan pengawasan yang kritis dan objektif.

Penulis :  Karina Karodita Sari, S.Sos., M.AP | Prof. Dr. Bambang Irawan, M.Si | Dr. Kus Indarto, S.Sos., M.AP

Editor : Ratih Ika Wijayanti

Halaman Buku : 67

DOWNLOAD

PRE-ORDER | Rp. 44.000